Sebuah Catatan tentang Pemilukada
Dalam tahun 2010 ini diperkirakan ada 250 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah atau yang keren disebut Pemilukada. Sejumlah provinsi akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati. Dan sejumlah Pemkot akan memilih walikota dan wakil walikota.
Pemilukada lalu menjadi ‘medan perjuangan’ politik untuk mendapatkan mandat rakyat guna menduduki kursi kepemimpinan di daerah. Ratusan orang, mulai dari kader politisi yang sudah makan garam sampai dengan kader politisi ‘dadakan’ sama-sama melirik peluang mendapatkan kursi gubernur, wakil gubernur, kursi bupati, wakil bupati dan kursi walikota, wakil walikota. Ratusan figure yang sudah berpengalaman bahkan yang saat ini sedang memimpin ‘kembali’ berkompetisi untuk mendapatkan lagi kesempatan memimpin selaksa anak negeri. Memang, peraturan perundang-undangan di negeri tercinta ini memberikan kesempatan kepada semua warga Negara untuk menjadi pemimpin sejauh tentu saja memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Peluang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya telah mendorong siapa saja untuk maju ke medan laga Pemilukada. Celakanya, karena peluang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat yang ‘disyaratkan’ oleh peraturan perundang-undangan, maka siapa saja berhak untuk menggunakan hak demokrasi yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan kualitas intelektual dan pengalaman yang dimilikinya.
Terbukti, banyak calon yang ‘maju’ hanya bermodalkan ‘uang’ dan ‘kepopuleran’. Tak heran jika seorang penyanyi dangdut yang popular tetapi dengan tingkat pendidikan yang rendah menyatakan diri maju sebagai calon wakil bupati di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Pada akhirnya, rakyat harus cermat dalam menentukan pilihan. Jika ingin pemerintahan ‘jalan ditempat’ maka pilihan mungkin harus dijatuhkan pada calon yang punya nama besar. Tapi jika ingin pemerintahan ‘inovatif’ maka pilihan harus dijatuhkan pada yang cerdas. Biasanya, yang cerdas sering disingkirkan!
Mimpi NTT ‘Bebas Dari kemiskinan’
Di masa pemerintahan Orde Baru Provinsi NTT hanya terdiri dari 12 kabupaten yakni Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, TTS, TTU,Belu, Sumba Timur dan Sumba Barat. Tetapi setelah reformasi berhembus di negeri ini pemekaran wilayah pun tak terelahkan lagi.
Kabupaten Kupang kini dimekarkan menjadi Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua. Kabupaten Flores Timur dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Lembata. Kabupaten Ngada dimekarkan dan lahir Kabupaten Nagekeo. Kabupaten Manggarai ‘beranak’ Kabupaten Manggarai barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Dan Kabupaten Sumba barat melahirkan Kabupaten Sumba tengah dan kabupaten Sumba barat daya.
Sumba Timur, menjadi kabupaten di Pulau Sumba yang harus berdampingan dengan Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
Masing-masing kabupaten di NTT entah ‘saudara tua’ atau ‘saudara muda’ sama-sama bermimpi untuk makin maju, menggapai masa depan yang lebih baik. Meskipun kenyataannya, kondisi alam adalah tantangan yang nyaris tak bisa diusir oleh manusia, bahkan oleh pemerintah. Meskipun dengan dukungan dana triliunan rupiah sekalipun, tantangan alam akan tetap menjadi ‘tamu’ tetap yang datang lagi setiap tahun.
Dalam sebuah diskusi nonformal yang dilakukan oleh sejumlah ‘anak muda’ asal NTT di Bali, masalah ketertinggalan NTT (yang otomatis adalah ketertinggalan di kabupaten/kota) menjadi sebuah tema yang menarik. Ketertinggalan sejumlah kabupaten di NTT bukan karena rakyat malas, bukan karena akibat (semata-mata) korupsi, bukan karena tidak ada dana, bukan karena lemahnya sumber daya manusia dan juga bukan karena rendahnya ketersediaan sumber daya alam. Lalu, jika bukan itu, apa yang membuat daerah-daerah otonomi di NTT masih tetap berharap pada kucuran dana dari pusat sebagai akibat PAD belum mampu membeli ‘susu dan madu’ sendiri?
Kesimpulan yang dibuat oleh para ‘orang muda’ itu adalah ‘tantangan alam’ yang membuat NTT terus tertinggal. Para jurnalis menyebutkan, penggunaan kata ‘tertinggal’ untuk mengelak dari pemakaian kata ‘NTT Miskin’ untuk menghormati Gubernur NTT Drs. Frans Leburaya yang meminta agar masyarakat NTT baik yang ada di NTT maupun di luar NTT harus menghilangkan penggunaan kalimat ‘NTT miskin’, sebab jika terus dipergunakan, rakyat NTT bisa benar-benar terlena dalam kemiskinan dan menganggap kemiskinan sebagai rahmat.
Bagi ‘orang muda’ asal NTT di Bali, ada dua tantangan alam yang membuat NTT terbelenggu dalam ketertinggalan. Pertama, tantangan alam yang datang di luar kehendak manusia. Hampir seluruh wilayah di NTT memiliki musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Musim penghujan yang pendek itu diperburuk dengan curah hujan yang tak merata. Akibatnya musim tanam terlambat. Jika tiga tahun lalu musim tanam dimulai pada Oktober sampai November, tahun ini musim tanam dilakukan pada Januari sampai Pebruari. Pada hal musim kemarau mulai pada April. Kemarau panjang adalah tantangan alam, yang tak seorangpun bisa mengubahnya.
Celakanya, ditengah tantangan alam yang demikian, kesadaran manusia pun melemah. Ia membakar padang, membakar hutan, membakar bukit, membakar gunung. Dalam sekejab terjadi penggundulan, lalu muncul bencana lain, sungai-sungai mengering, atau banjir, atau tanah longsor dan sebagainya.
Kedua, tantangan alam sistematik, yang dibuat oleh manusia, yang merupakan sebuah system yang dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan. Bagi ‘orang muda’ asal NTT di Bali, pemekaran kabupaten di NTT tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Justru pemekaran wilayah kabupaten semakin menambah biaya. Pemborosan akan terus berlanjut, entah sampai kapan. Kecuali, (dalam pola pandang ‘orang muda’ asal NTT di Bali) wilayah Provinsi NTT yang terdiri dari 566 pulau itu dikapling-kapling menjadi wilayah yang lebih kecil menjadi wilayah ‘satu daratan’ atau wilayah ‘satu daratan dengan pulau-pulau terdekat’.
Jelasnya, NTT tidak bisa lagi dipertahankan menjadi Provinsi seperti sekarang ini yang terdiri dari pulau-pulau dengan jarak yang berjauhan. Meskipun ada gagasan bahwa NTT jauh lebih baik menjadi Provinsi Kepulauan demi dan untuk mendapatkan kucuran dana lebih besar dari pusat, tetap saja NTT akan tetap miskin, karena tak akan terjadi penghematan. Bayangkan, berapa miliar dalam setahun harus digelontorkan oleh APBD untuk biaya perjalanan dinas para Bupati/Wakil Bupati di daratan Pulau Flores, Lembata dan Alor, daratan Sumba, Rote Ndao dan sabu Raijua dalam rangka urusan dinas di Ibukota Provinsi yang ada di Kupang Pulau Timor? Berapa dana yang harus digelontorkan untuk membiaya perjalanan dinas dan urusan-urusan dinas lainnya oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka urusan dinas di Kupang?
Jadi sudah saatnya NTT harus dikapling menjadi Provinsi Flores ( termasuk Lembata dan Alor), Provinsi Sumba (termasuk Sabu Raijua) dan Provinsi Timor. Bayangkan kalau Ibukota Provinsi Flores ada di maumere, Ibukota Provinsi Sumba ada di Waingapu dan Ibukota Provinsi Timor ada di Kupang, maka urusan dinas di provinsi bisa ditempuh dengan perjalanan darat, menggunakan mobil dinas dan tidak perlu menginap di hotel. Bukankah itu berarti ada penghematan miliaran rupiah? Ingat pepatah, rajin pangkal kaya, hemat sifat utama. Mungkin dengan berhemat-hemat, NTT akan keluar dari apa yang disebut ‘kemiskinan’ itu.
Sumba Timur Lima Tahun Ke Depan
Sumba Timur, adalah salah satu Kabupaten dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang kini dipimpin Bupati Gidion Mbilijora merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Sumba, pulau yang dijuluki ‘sandlewood’ oleh pelancong yang mengaguminya.
Seperti diketahui, seiring dengan lahirnya UU Otonomi daerah, pemekaran wilayah terjadi hamppr di seluruh wilayah Indonesia. Dan NTT pun tak mau ketinggalan. Eforia pemekaran pun melanda NTT, bahkan sampai detik-detik terakhir ini. Pulau Sumba, yang sejak tahun 1958 hanya dibagi dalam dua wilayah administrasi yakni Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat, kini menjadi empat Kabupaten. Kabupaten Sumba Barat, yang luas wilayahnya jauh lebih sempit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sumba Timur justru memekarkan diri dan melahirkan dua kabupaten baru yakni Kabupaten Sumba tengah dan kabupaten Sumba barat daya.
Masalah pemekaran wilayah di NTT mungkin akan terus terjadi. Wacana pemekaran Kabupaten Belu menjadi dua kabupaten dengan melahirkan Kabupaten Malaka, konon saat ini ada dalam pembahasan DPR. Demikian juga wacana pemekaran kabupaten Flores Timur dengan melahirkan kabupaten baru yakni Kabupaten Adonara juga terus menghangat. Dan Sumba Timur sendiri, wacana pemekaran kabupaten pun sudah bergulir sejak tiga tahun silam. Banyak pihak menilai, Sumba Timur memang layak dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi yakni Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Timur Utara. Pemekaran wilayah Sumba Timur ini pernah menjadi topic ‘omong-omong’ masyarakat Sumba Timur sebelum iklim politik Pemilukada daerah itu menghangat. Kini masyarakat lebih sibuk ‘omong-omong’ tentang Sumba imur lima tahun ke depan, siapa yang akan menjadi nahkodanya.
Sumber Sumba News di Waingapu melaporkan, saat ini, tak ada topic yang lebih menarik untuk ‘diomongkan’ oleh masyarakat selain Pemilukada terutama siapa yang bakal keluar sebagai Sang Pemenang dalam perhelatan politik Pemilukada pada Juni 2010 mendatang.
Yang diomongkan rakyat Sumba Timur, memang sejumlah ‘litania’ indah tentang Sumba Timur lima tahun ke depan. Rakyat menghendaki rakyat Sumba Timur tidak kekurangan pangan. Artinya laju pertumbuhan ekonomi Sumba Timur harus bisa mengangkat derajat hidup masyarakat secara ekonomis untuk lebih pantas dari yang sekarang ini. Artinya, rakyat mengharapkan ada perubahan pada aspek perekonomian di Sumba Timur, khususnya ekonomi kerakyatan. Ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir tidak menggembirakan. Maksudnya, jika saat ini pertumbuhan ekonomi sudah lumayan baik maka lima tahun ke depan harus lebih baik lagi. Jika PAD tahun 2009 kemarin, misalnya hanya Rp 10 milyar maka tahun 2010 naik, tahun 2011 naik lagi dan terus mengalami kenaikan. Itu artinya adalah perubahan.
Yang diomongkan rakyat Sumba Timur saat ini adalah soal biaya pendidikan yang terus membumbung tinggi sementara mutu pendidikan anjlok. Bupati Gidion Mbilijora memang sudah memrogramkan adanya ‘sekolah gratis’ bagi beberapa jenjang sekolah, tetapi pakaian seragam, buku-buku, uang les, uang lain-lain belum gratis dan masih menjadi beban bagi orang tua. Dalam lima tahun ke depan, yang rakyat impikan adalah sekolah memang benar-benar gratis. Tetapi yang lebih penting adalah, rakyat menghendaki adanya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu factor pendukung meingkatkan kualitas pendidikan adalah sarana belajar. Gedung sekolah hasil pembangunan jaman Orde Baru kini mulai kropos. Jadi perlu dibangun baru.
Yang diomongkan rakyat Sumba Timur saat ini adalah biaya kesehatan yang nyaris tak terjangkau. Memang ada kebijakan dari pemerintah untuk pengobatan gratis. Tapi jumlah dokter sangat terbatas. Jumlah paramedic pun masih sedikit. Di desa-desa terpencil belum ada Puskesmas dan belum ada tenaga medis. Jadi yang mereka rindukan adalah ada pemerataan di bidang pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sumba Timur.
Memang, saat ini, banyak hal yang diomongkan oleh rakyat Sumba Timur. Sekaligus mereka juga memuntahkan seluruh uneg-uneg. Harapan mereka, tentu saja untuk didengar oleh pihak-pihak yang terkait. Tapi dari semua topic ‘omong-omong’ yang paling menarik adalah ‘siapa pantas’ menjadi pemimpin Sumba Timur lima tahun ke depan? Sumba Timur, dengan kondisi dan tantangan yang benar-benar menantang memang memerlukan pemimpin yang sudah berpengalaman, sudah tahu mau-maunya Sumba Timur, sudah memahami harapan dan kebutuhan masyarakat Sumba Timur. Lalu siapa?
Yang Rakyat Bicarakan Adalah ‘GMY-MK’
Tak pelak lagi, saat ini sosok yang dijadikan topic ‘omong-omong’ oleh masyarakat Sumba Timur adalah Gidion Mbilijora dan Matius Kitu. Dua sosok ini adalah putra daerah Sumba Timur yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Sumba Timur.
Kontributor Sumba News di Waingapu melaporkan, saat ini dimana dua tiga orang berkumpul, maka yang mereka omongkan adalah siapa Bupati-Wakil Bupati Sumba Timur lima tahun ke depan. Ada banyak nama yang disebut-sebut, tetapi mungkin yang paling banyak diperbincangkan adalah dua nama ini; Mbilijora dan Kitu. Gidion Mbilijora memang bukan sosok yang asing bagi masyarakat Sumba Timur. Mantan Asisten II Sekab Sumba Timur ini dikenal masyarakat luas sebagai pria yang biasa-biasa saja. Dalam karirnya sebagai abdi Negara, sebagai Pegawai negeri Sipil, Mbilijora bukanlah sosok yang menonjol. Ia tampil apa adanya, bicara pun apa adanya dan lebih banyak bekerja daripada bicara.
Ketika iklim politik Pilkada Sumba Timur tahun 2005 silam menghangat, nama Gidion Mbilijora tak ada dalam hitung menghitung secara politis. Partai Golongan Karya yang merupakan Parpol terbesar di Sumba Timur pun nyaris tak pernah menyebut namanya. Konon ada 30 daftar nama yang diusulkan oleh Golkar Sumba Timur untuk menempati posisi sebagai Wakil Bupati mendampingi calon incumbent waktu itu Umbu Mehang Kunda. Tetapi justru Umbu Mehang Kunda menentukan satu nama diluar dari 30 nama yang diusulkan yakni Gidion Mbilijora. Maka jadilah Mbilijora sebagai Calon Wakil Bupati Sumba Timur untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada langsung pertama kalinya di Sumba Timur tahun 2005 silam.
Pilkada langsung pada tahun 2005 silam menghantar Gidion menempati kursi Wakil Bupati Sumba Timur. Di mata masyarakat Sumba Timur, pasangan Bupati Umbu Mehang Kunda dan Wakil Bupati Gidion Mbilijora adalah pasangan yang serasi, mesrah dan saling mengusung. Terbukti sampai tahun 2008 lalu tak ada konflik kepentingan antara Bupati Mehang Kunda dan Wakil Bupati Mbilijora. Artinya kedua pemimpin ini hamper pasti seia sekata dan selangkah dalam memimpin Sumba Timur.
Tak pernah terbayang sebelumnya bahwa Gidion bakal menduduki posisi sebagai Bupati Sumba Timur. Tetapi Tuhan memang menghendaki bahwa sejarah Sumba Timur harus terpateri sesuai dengan kehendakNya. Pada Agustus 2008 silam Bupati Sumba Timur Umbu Mehang Kunda berpulang. Rakyat Sumba Timur menangisi kepergiannya, merasakan kehilangan sosok pemimpin yang benar-benar bekerja dan membawa rakyat pada jenjang kesejahteraan yang diidam-idamkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara otomatis Wakil Bupati menempati posisi sebagai Bupati. Dan Gidion Mbilijora kemudian dilantik menjadi Bupati Sumba Timur pada awal tahun 2009 lalu.
Gidion Mbilijora yang kini kini masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bupati Sumba Timur dikenal tekun namun sangat rendah hati. Dengan pengalamannya baik sebagai Wakil Bupati maupun sebagai Bupati, tentu tak bisa disangsikan lagi kemampuannya dalam memimpin Sumba Timur lima tahun ke depan. Figur Gidion memang diunggulkan mayoritas masyarakat Sumba Timur sebagai calon bupati yang bakal dipilih oleh masyarakat pada Pemilukada bulan Juni 2010 mendatang.
Menurut laporan kontributor Sumba News di Waingapu, masyarakat Sumba Timur tampaknya tak ragu lagi memberikan pilihan kepada Gidion. Hal ini karena sosok Gidion Mbilijora dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Ia tidak sombong, tidak tinggi hati. Meskipun memangku jabatan sebagai Bupati, namun sikap rendah hati dari putra kelahiran Kahiri ini tetap bersahaja. Kesdahajaannya inilah yang melahirkan simpatik dari masyarakat.
Sosok Gidion Mbilijora yang kini dikenal dengan ‘GBY’ memang sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika saat ini anda mengelilingi kota Waingapu maka dengan mudah akan menemukan spanduk dengan tulisan GBY lanjutkan, dan tulisan sanjungan lainnya. Spanduk-spanduk tersebut bukan dipasang oleh Tim Sukses atau oleh Gidion tetapi merupakan spontanitas dari kelompok masyarakat yang bersimpatik kepada Gidion.
Selain membicarakan nama Gidion, masyarakat juga membicarakan nama Dokter Matius Kitu. Sosok ini dipilih oleh Partai Golkar untuk mendampingi Gidion Mbilijora sebagai Calon Wakil Bupati. Matius Kitu sangat dikenal oleh masyarakat Sumba Timur karena ia adalah dokter, ahli bedah kelahiran Sumba Timur. Adalah suatu kebanggaan karena Sumba Timur bisa melahirkan putra daerah sendiri yang adalah dokter ahli bedah. Dokter Matius Kitu, SpB ini adalah Kepala Dinas (kadis) Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang dikenal masyarakat sebagai sosok dengan tipikal yang tenang, ramah dan murah senyum itu.Dokter Matius Kitu juga dikenal tenang dan religius, banyak berbuat dan sedikit bicara.
Dari sekian paket yang maju ke Pilkada Sumba Timur, tampaknya pasangan GBY-MK paling siap. Kesuksesan mendulang dukungan secara moral dan secara psikologis sudah diperoleh. Yang sekarang harus dilakukan adalah menggalang dukungan ‘suara rakyat’. Untuk itu Tim Sukses GBY-MK memang sudah menyiapkan jurus-jurus untuk meraup suara mayoritas dari pemilih di Sumba Timur.
Dalam tahun 2010 ini diperkirakan ada 250 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah atau yang keren disebut Pemilukada. Sejumlah provinsi akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati. Dan sejumlah Pemkot akan memilih walikota dan wakil walikota.
Pemilukada lalu menjadi ‘medan perjuangan’ politik untuk mendapatkan mandat rakyat guna menduduki kursi kepemimpinan di daerah. Ratusan orang, mulai dari kader politisi yang sudah makan garam sampai dengan kader politisi ‘dadakan’ sama-sama melirik peluang mendapatkan kursi gubernur, wakil gubernur, kursi bupati, wakil bupati dan kursi walikota, wakil walikota. Ratusan figure yang sudah berpengalaman bahkan yang saat ini sedang memimpin ‘kembali’ berkompetisi untuk mendapatkan lagi kesempatan memimpin selaksa anak negeri. Memang, peraturan perundang-undangan di negeri tercinta ini memberikan kesempatan kepada semua warga Negara untuk menjadi pemimpin sejauh tentu saja memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Peluang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya telah mendorong siapa saja untuk maju ke medan laga Pemilukada. Celakanya, karena peluang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat yang ‘disyaratkan’ oleh peraturan perundang-undangan, maka siapa saja berhak untuk menggunakan hak demokrasi yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan kualitas intelektual dan pengalaman yang dimilikinya.
Terbukti, banyak calon yang ‘maju’ hanya bermodalkan ‘uang’ dan ‘kepopuleran’. Tak heran jika seorang penyanyi dangdut yang popular tetapi dengan tingkat pendidikan yang rendah menyatakan diri maju sebagai calon wakil bupati di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Pada akhirnya, rakyat harus cermat dalam menentukan pilihan. Jika ingin pemerintahan ‘jalan ditempat’ maka pilihan mungkin harus dijatuhkan pada calon yang punya nama besar. Tapi jika ingin pemerintahan ‘inovatif’ maka pilihan harus dijatuhkan pada yang cerdas. Biasanya, yang cerdas sering disingkirkan!
Mimpi NTT ‘Bebas Dari kemiskinan’
Di masa pemerintahan Orde Baru Provinsi NTT hanya terdiri dari 12 kabupaten yakni Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, TTS, TTU,Belu, Sumba Timur dan Sumba Barat. Tetapi setelah reformasi berhembus di negeri ini pemekaran wilayah pun tak terelahkan lagi.
Kabupaten Kupang kini dimekarkan menjadi Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua. Kabupaten Flores Timur dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Lembata. Kabupaten Ngada dimekarkan dan lahir Kabupaten Nagekeo. Kabupaten Manggarai ‘beranak’ Kabupaten Manggarai barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Dan Kabupaten Sumba barat melahirkan Kabupaten Sumba tengah dan kabupaten Sumba barat daya.
Sumba Timur, menjadi kabupaten di Pulau Sumba yang harus berdampingan dengan Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
Masing-masing kabupaten di NTT entah ‘saudara tua’ atau ‘saudara muda’ sama-sama bermimpi untuk makin maju, menggapai masa depan yang lebih baik. Meskipun kenyataannya, kondisi alam adalah tantangan yang nyaris tak bisa diusir oleh manusia, bahkan oleh pemerintah. Meskipun dengan dukungan dana triliunan rupiah sekalipun, tantangan alam akan tetap menjadi ‘tamu’ tetap yang datang lagi setiap tahun.
Dalam sebuah diskusi nonformal yang dilakukan oleh sejumlah ‘anak muda’ asal NTT di Bali, masalah ketertinggalan NTT (yang otomatis adalah ketertinggalan di kabupaten/kota) menjadi sebuah tema yang menarik. Ketertinggalan sejumlah kabupaten di NTT bukan karena rakyat malas, bukan karena akibat (semata-mata) korupsi, bukan karena tidak ada dana, bukan karena lemahnya sumber daya manusia dan juga bukan karena rendahnya ketersediaan sumber daya alam. Lalu, jika bukan itu, apa yang membuat daerah-daerah otonomi di NTT masih tetap berharap pada kucuran dana dari pusat sebagai akibat PAD belum mampu membeli ‘susu dan madu’ sendiri?
Kesimpulan yang dibuat oleh para ‘orang muda’ itu adalah ‘tantangan alam’ yang membuat NTT terus tertinggal. Para jurnalis menyebutkan, penggunaan kata ‘tertinggal’ untuk mengelak dari pemakaian kata ‘NTT Miskin’ untuk menghormati Gubernur NTT Drs. Frans Leburaya yang meminta agar masyarakat NTT baik yang ada di NTT maupun di luar NTT harus menghilangkan penggunaan kalimat ‘NTT miskin’, sebab jika terus dipergunakan, rakyat NTT bisa benar-benar terlena dalam kemiskinan dan menganggap kemiskinan sebagai rahmat.
Bagi ‘orang muda’ asal NTT di Bali, ada dua tantangan alam yang membuat NTT terbelenggu dalam ketertinggalan. Pertama, tantangan alam yang datang di luar kehendak manusia. Hampir seluruh wilayah di NTT memiliki musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Musim penghujan yang pendek itu diperburuk dengan curah hujan yang tak merata. Akibatnya musim tanam terlambat. Jika tiga tahun lalu musim tanam dimulai pada Oktober sampai November, tahun ini musim tanam dilakukan pada Januari sampai Pebruari. Pada hal musim kemarau mulai pada April. Kemarau panjang adalah tantangan alam, yang tak seorangpun bisa mengubahnya.
Celakanya, ditengah tantangan alam yang demikian, kesadaran manusia pun melemah. Ia membakar padang, membakar hutan, membakar bukit, membakar gunung. Dalam sekejab terjadi penggundulan, lalu muncul bencana lain, sungai-sungai mengering, atau banjir, atau tanah longsor dan sebagainya.
Kedua, tantangan alam sistematik, yang dibuat oleh manusia, yang merupakan sebuah system yang dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan. Bagi ‘orang muda’ asal NTT di Bali, pemekaran kabupaten di NTT tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Justru pemekaran wilayah kabupaten semakin menambah biaya. Pemborosan akan terus berlanjut, entah sampai kapan. Kecuali, (dalam pola pandang ‘orang muda’ asal NTT di Bali) wilayah Provinsi NTT yang terdiri dari 566 pulau itu dikapling-kapling menjadi wilayah yang lebih kecil menjadi wilayah ‘satu daratan’ atau wilayah ‘satu daratan dengan pulau-pulau terdekat’.
Jelasnya, NTT tidak bisa lagi dipertahankan menjadi Provinsi seperti sekarang ini yang terdiri dari pulau-pulau dengan jarak yang berjauhan. Meskipun ada gagasan bahwa NTT jauh lebih baik menjadi Provinsi Kepulauan demi dan untuk mendapatkan kucuran dana lebih besar dari pusat, tetap saja NTT akan tetap miskin, karena tak akan terjadi penghematan. Bayangkan, berapa miliar dalam setahun harus digelontorkan oleh APBD untuk biaya perjalanan dinas para Bupati/Wakil Bupati di daratan Pulau Flores, Lembata dan Alor, daratan Sumba, Rote Ndao dan sabu Raijua dalam rangka urusan dinas di Ibukota Provinsi yang ada di Kupang Pulau Timor? Berapa dana yang harus digelontorkan untuk membiaya perjalanan dinas dan urusan-urusan dinas lainnya oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka urusan dinas di Kupang?
Jadi sudah saatnya NTT harus dikapling menjadi Provinsi Flores ( termasuk Lembata dan Alor), Provinsi Sumba (termasuk Sabu Raijua) dan Provinsi Timor. Bayangkan kalau Ibukota Provinsi Flores ada di maumere, Ibukota Provinsi Sumba ada di Waingapu dan Ibukota Provinsi Timor ada di Kupang, maka urusan dinas di provinsi bisa ditempuh dengan perjalanan darat, menggunakan mobil dinas dan tidak perlu menginap di hotel. Bukankah itu berarti ada penghematan miliaran rupiah? Ingat pepatah, rajin pangkal kaya, hemat sifat utama. Mungkin dengan berhemat-hemat, NTT akan keluar dari apa yang disebut ‘kemiskinan’ itu.
Sumba Timur Lima Tahun Ke Depan
Sumba Timur, adalah salah satu Kabupaten dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang kini dipimpin Bupati Gidion Mbilijora merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Sumba, pulau yang dijuluki ‘sandlewood’ oleh pelancong yang mengaguminya.
Seperti diketahui, seiring dengan lahirnya UU Otonomi daerah, pemekaran wilayah terjadi hamppr di seluruh wilayah Indonesia. Dan NTT pun tak mau ketinggalan. Eforia pemekaran pun melanda NTT, bahkan sampai detik-detik terakhir ini. Pulau Sumba, yang sejak tahun 1958 hanya dibagi dalam dua wilayah administrasi yakni Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat, kini menjadi empat Kabupaten. Kabupaten Sumba Barat, yang luas wilayahnya jauh lebih sempit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sumba Timur justru memekarkan diri dan melahirkan dua kabupaten baru yakni Kabupaten Sumba tengah dan kabupaten Sumba barat daya.
Masalah pemekaran wilayah di NTT mungkin akan terus terjadi. Wacana pemekaran Kabupaten Belu menjadi dua kabupaten dengan melahirkan Kabupaten Malaka, konon saat ini ada dalam pembahasan DPR. Demikian juga wacana pemekaran kabupaten Flores Timur dengan melahirkan kabupaten baru yakni Kabupaten Adonara juga terus menghangat. Dan Sumba Timur sendiri, wacana pemekaran kabupaten pun sudah bergulir sejak tiga tahun silam. Banyak pihak menilai, Sumba Timur memang layak dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi yakni Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Timur Utara. Pemekaran wilayah Sumba Timur ini pernah menjadi topic ‘omong-omong’ masyarakat Sumba Timur sebelum iklim politik Pemilukada daerah itu menghangat. Kini masyarakat lebih sibuk ‘omong-omong’ tentang Sumba imur lima tahun ke depan, siapa yang akan menjadi nahkodanya.
Sumber Sumba News di Waingapu melaporkan, saat ini, tak ada topic yang lebih menarik untuk ‘diomongkan’ oleh masyarakat selain Pemilukada terutama siapa yang bakal keluar sebagai Sang Pemenang dalam perhelatan politik Pemilukada pada Juni 2010 mendatang.
Yang diomongkan rakyat Sumba Timur, memang sejumlah ‘litania’ indah tentang Sumba Timur lima tahun ke depan. Rakyat menghendaki rakyat Sumba Timur tidak kekurangan pangan. Artinya laju pertumbuhan ekonomi Sumba Timur harus bisa mengangkat derajat hidup masyarakat secara ekonomis untuk lebih pantas dari yang sekarang ini. Artinya, rakyat mengharapkan ada perubahan pada aspek perekonomian di Sumba Timur, khususnya ekonomi kerakyatan. Ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir tidak menggembirakan. Maksudnya, jika saat ini pertumbuhan ekonomi sudah lumayan baik maka lima tahun ke depan harus lebih baik lagi. Jika PAD tahun 2009 kemarin, misalnya hanya Rp 10 milyar maka tahun 2010 naik, tahun 2011 naik lagi dan terus mengalami kenaikan. Itu artinya adalah perubahan.
Yang diomongkan rakyat Sumba Timur saat ini adalah soal biaya pendidikan yang terus membumbung tinggi sementara mutu pendidikan anjlok. Bupati Gidion Mbilijora memang sudah memrogramkan adanya ‘sekolah gratis’ bagi beberapa jenjang sekolah, tetapi pakaian seragam, buku-buku, uang les, uang lain-lain belum gratis dan masih menjadi beban bagi orang tua. Dalam lima tahun ke depan, yang rakyat impikan adalah sekolah memang benar-benar gratis. Tetapi yang lebih penting adalah, rakyat menghendaki adanya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu factor pendukung meingkatkan kualitas pendidikan adalah sarana belajar. Gedung sekolah hasil pembangunan jaman Orde Baru kini mulai kropos. Jadi perlu dibangun baru.
Yang diomongkan rakyat Sumba Timur saat ini adalah biaya kesehatan yang nyaris tak terjangkau. Memang ada kebijakan dari pemerintah untuk pengobatan gratis. Tapi jumlah dokter sangat terbatas. Jumlah paramedic pun masih sedikit. Di desa-desa terpencil belum ada Puskesmas dan belum ada tenaga medis. Jadi yang mereka rindukan adalah ada pemerataan di bidang pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sumba Timur.
Memang, saat ini, banyak hal yang diomongkan oleh rakyat Sumba Timur. Sekaligus mereka juga memuntahkan seluruh uneg-uneg. Harapan mereka, tentu saja untuk didengar oleh pihak-pihak yang terkait. Tapi dari semua topic ‘omong-omong’ yang paling menarik adalah ‘siapa pantas’ menjadi pemimpin Sumba Timur lima tahun ke depan? Sumba Timur, dengan kondisi dan tantangan yang benar-benar menantang memang memerlukan pemimpin yang sudah berpengalaman, sudah tahu mau-maunya Sumba Timur, sudah memahami harapan dan kebutuhan masyarakat Sumba Timur. Lalu siapa?
Yang Rakyat Bicarakan Adalah ‘GMY-MK’
Tak pelak lagi, saat ini sosok yang dijadikan topic ‘omong-omong’ oleh masyarakat Sumba Timur adalah Gidion Mbilijora dan Matius Kitu. Dua sosok ini adalah putra daerah Sumba Timur yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Sumba Timur.
Kontributor Sumba News di Waingapu melaporkan, saat ini dimana dua tiga orang berkumpul, maka yang mereka omongkan adalah siapa Bupati-Wakil Bupati Sumba Timur lima tahun ke depan. Ada banyak nama yang disebut-sebut, tetapi mungkin yang paling banyak diperbincangkan adalah dua nama ini; Mbilijora dan Kitu. Gidion Mbilijora memang bukan sosok yang asing bagi masyarakat Sumba Timur. Mantan Asisten II Sekab Sumba Timur ini dikenal masyarakat luas sebagai pria yang biasa-biasa saja. Dalam karirnya sebagai abdi Negara, sebagai Pegawai negeri Sipil, Mbilijora bukanlah sosok yang menonjol. Ia tampil apa adanya, bicara pun apa adanya dan lebih banyak bekerja daripada bicara.
Ketika iklim politik Pilkada Sumba Timur tahun 2005 silam menghangat, nama Gidion Mbilijora tak ada dalam hitung menghitung secara politis. Partai Golongan Karya yang merupakan Parpol terbesar di Sumba Timur pun nyaris tak pernah menyebut namanya. Konon ada 30 daftar nama yang diusulkan oleh Golkar Sumba Timur untuk menempati posisi sebagai Wakil Bupati mendampingi calon incumbent waktu itu Umbu Mehang Kunda. Tetapi justru Umbu Mehang Kunda menentukan satu nama diluar dari 30 nama yang diusulkan yakni Gidion Mbilijora. Maka jadilah Mbilijora sebagai Calon Wakil Bupati Sumba Timur untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada langsung pertama kalinya di Sumba Timur tahun 2005 silam.
Pilkada langsung pada tahun 2005 silam menghantar Gidion menempati kursi Wakil Bupati Sumba Timur. Di mata masyarakat Sumba Timur, pasangan Bupati Umbu Mehang Kunda dan Wakil Bupati Gidion Mbilijora adalah pasangan yang serasi, mesrah dan saling mengusung. Terbukti sampai tahun 2008 lalu tak ada konflik kepentingan antara Bupati Mehang Kunda dan Wakil Bupati Mbilijora. Artinya kedua pemimpin ini hamper pasti seia sekata dan selangkah dalam memimpin Sumba Timur.
Tak pernah terbayang sebelumnya bahwa Gidion bakal menduduki posisi sebagai Bupati Sumba Timur. Tetapi Tuhan memang menghendaki bahwa sejarah Sumba Timur harus terpateri sesuai dengan kehendakNya. Pada Agustus 2008 silam Bupati Sumba Timur Umbu Mehang Kunda berpulang. Rakyat Sumba Timur menangisi kepergiannya, merasakan kehilangan sosok pemimpin yang benar-benar bekerja dan membawa rakyat pada jenjang kesejahteraan yang diidam-idamkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara otomatis Wakil Bupati menempati posisi sebagai Bupati. Dan Gidion Mbilijora kemudian dilantik menjadi Bupati Sumba Timur pada awal tahun 2009 lalu.
Gidion Mbilijora yang kini kini masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bupati Sumba Timur dikenal tekun namun sangat rendah hati. Dengan pengalamannya baik sebagai Wakil Bupati maupun sebagai Bupati, tentu tak bisa disangsikan lagi kemampuannya dalam memimpin Sumba Timur lima tahun ke depan. Figur Gidion memang diunggulkan mayoritas masyarakat Sumba Timur sebagai calon bupati yang bakal dipilih oleh masyarakat pada Pemilukada bulan Juni 2010 mendatang.
Menurut laporan kontributor Sumba News di Waingapu, masyarakat Sumba Timur tampaknya tak ragu lagi memberikan pilihan kepada Gidion. Hal ini karena sosok Gidion Mbilijora dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Ia tidak sombong, tidak tinggi hati. Meskipun memangku jabatan sebagai Bupati, namun sikap rendah hati dari putra kelahiran Kahiri ini tetap bersahaja. Kesdahajaannya inilah yang melahirkan simpatik dari masyarakat.
Sosok Gidion Mbilijora yang kini dikenal dengan ‘GBY’ memang sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika saat ini anda mengelilingi kota Waingapu maka dengan mudah akan menemukan spanduk dengan tulisan GBY lanjutkan, dan tulisan sanjungan lainnya. Spanduk-spanduk tersebut bukan dipasang oleh Tim Sukses atau oleh Gidion tetapi merupakan spontanitas dari kelompok masyarakat yang bersimpatik kepada Gidion.
Selain membicarakan nama Gidion, masyarakat juga membicarakan nama Dokter Matius Kitu. Sosok ini dipilih oleh Partai Golkar untuk mendampingi Gidion Mbilijora sebagai Calon Wakil Bupati. Matius Kitu sangat dikenal oleh masyarakat Sumba Timur karena ia adalah dokter, ahli bedah kelahiran Sumba Timur. Adalah suatu kebanggaan karena Sumba Timur bisa melahirkan putra daerah sendiri yang adalah dokter ahli bedah. Dokter Matius Kitu, SpB ini adalah Kepala Dinas (kadis) Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang dikenal masyarakat sebagai sosok dengan tipikal yang tenang, ramah dan murah senyum itu.Dokter Matius Kitu juga dikenal tenang dan religius, banyak berbuat dan sedikit bicara.
Dari sekian paket yang maju ke Pilkada Sumba Timur, tampaknya pasangan GBY-MK paling siap. Kesuksesan mendulang dukungan secara moral dan secara psikologis sudah diperoleh. Yang sekarang harus dilakukan adalah menggalang dukungan ‘suara rakyat’. Untuk itu Tim Sukses GBY-MK memang sudah menyiapkan jurus-jurus untuk meraup suara mayoritas dari pemilih di Sumba Timur.
Posting Komentar
EmoticonClick to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.