International Women Day
Tahukah Anda bahwa pada bulan Maret ada
hari-hari penting yang sesungguhnya memberikan kesempatan kepada
kita untuk merefleksikan apa maknanya. Salah satunya yang
diperingati secara internasional adalah International Women Day atau
Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8
Maret. Lalu, apa hubungannya dengan Koperasi?
Mungkin banyak yang merasa
bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional tak ada hubungannya
dengan koperasi. Tapi jangan lupa, secara nasional lebih dari 60 persen anggota
koperasi adalah perempuan. Di lingkup Puskopdit Bali Artha Guna saja jumlah
anggota koperasi yang perempuan, juga jumlah pekerja yang perempuan lebih
mendominasi. Selain itu tema-tema yang ditawarkan pada setiap Hari
Perempuan Internasional mencerminkan betapa perempuan harus
dihargai, dihormati dan diproteksi untuk semakin diberdayakan sesuai
dengan perannya.
International Women Day adalah hari
yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati peran
kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Peristiwa historis yang
menginspirasikan munculnya Hari Perempuan Internasional antara lain
kebakaran pabrik Triangle Shirtwaist di New York pada tahun 1911 yang
mengakibatkan 140 orang perempuan kehilangan nyawanya. Gagasan
perayaan Hari Perempuan Internasional pertama kali dikemukakan pada
saat memasuki abad ke-20 di tengah-tengah gelombang industrialisasi
dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes mengenai
kondisi kerja.
Kaum perempuan dari perusahaan pabrik
pakaian dan tekstil mengadakan protes pada 8 Maret 1857 di
New York City. Para buruh garmen memprotes apa yang mereka rasakan sebagai
kondisi kerja yang sangat buruk dan tingkat gaji yang rendah. Aksi
kaum perempuan ini diserang dan dibubarkan oleh polisi.
Dua tahun kemudian ( Maret 1859) mereka membentuk serikat buruh.Tahun 1910-an
sampai dengan 1920-an Hari Perempuan Internasional diperingati namun
kemudian menghilang. Seiring dengan bangkitnya gerakan feminisme
pada tahun 1960-an, peringatan Hari Perempuan Internasional kembali dihidupkan
dan pada tahun 1975 PBB mensponsori Hari Perempuan
Internasional.
Sejak tahun 1975, tema-tema yang diangkat selalu
menyentuh realitas perempuan di tengah perjuangan dan
tantangannya untuk memperoleh persamaan hak, perlakuan yang adil,
menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, diskriminasi
dan sebagainya.Tema peringatan Hari Perempuan Internasional tahun
2012 ini adalah Memberdayakan Perempuan Pedesaan: Akhiri Kelaparan
dan Kemiskinan. Sesungguhnya ada hari khusus yang
diperingati untuk perempuan pedesaan yakni setiap tanggal
15 Oktober. Namun pada Hari Perempuan Internasional 2012 ini, ternyata
fokus perhatian ditujukan pada perempuan pedesaan, yang ternyata masih berhadapan
dengan masalah kelaparan dan kemiskinan.
Mengapa Memberdayakan Perempuan
Pedesaan, Mengakhiri Kelaparan dan Kemiskinan? Kenyataannya, para
perempuan Indonesia mayoritas berdiam di wilayah
pedesaan. Data memperlihatkan Negara Indonesia ini
terdiri dari 33 Provinsi, 524 Kabupaten/Kota, 6.542 kecamatan, 8.072
kelurahan (12%) dan 67.172 desa (88%). Dari data tersebut dapat diartikan bahwa wilayah
administrasi terkecil di Indonesia adalah desa dan sebagian besar
penduduk berdiam di wilayah pedesaan itu. Dan di sana itu,jutaan perempuan
hidup di bawah garis kemiskinan.
Potret Kemiskinan di Pedesaan
Realitas kehidupan ekonomi
sosial di wilayah pedesaan hingga kini memang masih memprihatinkan.
Kemiskinan masih menjadi stigma yang sulit
untuk dihapus. Sensus Nasional tahun 2008 memperlihatkan
penduduk miskin di Indonesia masih bertengger di angka
34,96 juta jiwa dimana 36,61% tinggal di kota dan 63,38% tinggal
di desa.
Tahun 2010 jumlah penduduk
miskin di Indonesia adalah 31,02 juta jiwa, yang tinggal di kota
35,77% sedangkan di desa mengalami kenaikan hingga 64,23%. Fakta
kuantitatif ini diperkuat lagi dengan minimnya pembangunan infrastruktur
primer seperti layanan air bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana
transportasi serta layanan publik lainnya. Data terbaru tentang kemiskinan adalah yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2011 yang menyebutkan, jumlah
penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan
di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011 mencapai
30,02 juta orang atau 12,49%. Dibandingkan dengan kondisi
Maret 2010 dimana jumlah orang miskin mencapai 31,02 juta atau
13,33% memang ada penurunan sebesar 1,00 juta orang atau
0,84%.
Data pada bulan yang
sama (Maret 2011) juga memperlihatkan selama periode Maret
2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar
0,05 juta orang dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang
pada Maret 2011, sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta
orang dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret
2011. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2010 sebesar 9,87 persen,
menurun sedikit menjadi 9,23 persen pada Maret 2011. Di lain pihak, penduduk
miskin di daerah perdesaan pada Maret 2010 sebesar 16,56 persen, juga menurun
sedikit menjadi 15,72 persen pada Maret 2011.
Peranan komoditi makanan terhadap garis
kemiskinan pada Maret 2010 dan Maret 2011 jauh lebih besar dibandingkan peranan
komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan
bukan makanan lainnya, yaitu masing-masing sebesar 73,50 persen pada Maret 2010
dan sebesar 73,52 persen pada Maret 2011.Komoditi makanan yang
berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek
filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, daging
ayam ras ,dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan,
listrik, pendidikan, dan angkutan.
Pada periode Maret 2010-Maret 2011, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan
kecenderungan menurun. P1 menurun dari 2,21 pada Maret 2010 menjadi 2,08 pada
Maret 2011, dan P2 menurun dari 0,58 pada Maret 2010 menjadi 0,55 pada Maret
2011. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk
miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran
penduduk miskin juga semakin menyempit.
Dari paparan ini tampak jelas
bahwa jumlah orang miskin pada Maret 2010 sampai Maret 2011 mayoritas berada
di wilayah pedesaan. Ini adalah masalah bersama yang harus
diselesaikan bersama pula. Masalah bersama yakni bagaimana mengubah
18,97 juta jiwa penduduk desa untuk bisa hidup di atas
garis kemiskinan, bukan di bawah garis kemiskinan. Masalah bersama
pula yakni menghilangkan angka kemiskinan di Indonesia yang pada
Maret 2011 masih bertengger di angka 30,02 juta jiwa.
Mengikis Kemiskinan Lewat Koperasi
Sejak awal tahun 2011, kalangan Gerakan
Koperasi Kredit Indonesia telah memasuki babak baru dalam
perannya sebagai salah satu soko guru perekonomian.
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah telah menetapkan kebijakan bahwa Koperasi adalah
sebagai lembaga keuangan mikro di pedesaan.
Selama ini peran lembaga
keuangan mikro terutama koperasi masih sebatas di wilayah perkotaan
atau di daerah dimana ada potensi untuk tumbuh dan
berkembang. Sebagai lembaga keuangan mikro di perdesaan, pemerintah
melalui Kementerian Koperasi dan UKM sesungguhnya sangat
mendorong agar koperasi-koperasi bisa tumbuh dan
berkembang di desa. Koperasi-koperasi bisa menjangkau kawasan remote
area,yang terpencil dan jauh dari jangkauan pembinaan instansi terkait. Selain
untuk menopang pertumbuhan usaha mikro, peran koperasi sebagai lembaga keuangan
mikro di wilayah perdesaan yang terpencil juga untuk menyampaikan
secara langsung berbagai informasi menyangkut pertumbuhan ekonomi dan berbagai
program pengentasan kemiskinan dari pemerintah.
Selama ini program pemerintah terkait
pengentasan kemiskinan masih kerap ditanggapi pesimistis oleh masyarakat luas
termasuk mereka yang berada di perdesaan.Pemerintah dianggap hanya
berkutat pada angka-angka statistik di atas kertas yang tidak menyentuh inti
persoalan yang dihadapi masyarakat miskin di perdesaan. Menurut Deputi
Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Pariaman Sinaga,
dengan hadirnya koperasi sebagai lembaga keuangan mikro di
tengah-tengah masyarakat perdesaan lebih bisa mendeteksi dan
memahami langsung apa yang mesti dilakukan guna memacu
pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Menurut Sinaga pada dasarnya
persoalan perekonomian memang tidak hanya terkait dengan pendapatan rakyat.
Karena itu Kemenkop UKM mendorong pengentasan pengangguran dan
kemiskinan dengan mendepankan peranan koperasi sebagai lembaga
keuangan mikro.Tahun 2011 lalu Kemenkop dan UKM menargetkan 300
sampai 400 unit koperasi sudah bisa menjalankan perannya sebagai lembaga
keuangan mikro untuk memberdayakan perekonomian rakyat di 67.175
desa.
Dikatakan Sinaga pada tahun 2011
koperasi menjadi pemberdaya pelaku usaha mikro di perdesaan yang
rata-rata membutuhkan pembiayaan Rp 500.000 sampai Rp2 juta guna
memacu peningkatan usaha. Pembiayaan untuk setiap desa tersebut dialokasikan
dari APBN yang masuk anggaran Kemenkop.Jika peran koperasi tersebut benar-benar
fokus kepada masyarakat miskin yang jumlahnya sekitar 31 juta orang, masalah
kemiskinan bisa ditanggulangi.Masyarakat desa pun akan langsung merasakan
program tersebut. Dengan demikian, angka statistik yang diumumkan pemerintah
terkait penanggulangan kemiskinan tidak sekadar di atas kertas tetapi
benar-benar langsung dirasakan masyarakat yang juga berperan sebagai pelaku
ekonomi.
Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga
keuangan mikro di perdesaan yang diharapkan mampu aktif
dalam penanggulangan kemiskinan akan berlangsung hingga 2014 dengan
sumber pembiayaan dari dana bantuan sosial. Kredit Bansos ditempuh karena bagi
negara yang pendapatan domestik bruto (PDB) masih rendah kredit
merupakan motor pengembangan ekonomi.Pemberdayaan masyarakat miskin
di perdesaan melalui koperasi akan memicu tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi
yang bisa memutus lingkaran kemiskinan.Karena itu, perkuatan unit-unit ekonomi
perdesaan, harus dikelola oleh masyarakat setempat.*GUS
Posting Komentar