Janji

Janji
Oleh
AGUST G THURU

Dalam perhelatan politik, menawarkan janji-janji kepada konstituen memang menjadi salah satu metode untuk menggapai tujuan politik. Janji dipandang sebagai salah satu cara terbaik untuk meyakinkan rakyat dan mempengaruhi pilihan politis rakyat. Janji selalu sarat dengan memberi jaminan bahwa menjatuhkan pilihan sama dengan memetik anggur kesejahteraan lahir dan batin. Janji memang selalu manis, semanis madu terdengar sangat populis.
Tetapi banyak kenyataan, setelah pemberi janji menggapai tujuannya, sudah duduk di tahta rakyat, janji semakin tak terselami rakyat. Lama kelamaan menjadi kabur, bahkan hampir tak terdengar lagi. Janji hanya memiliki kekuatan magis saat merayu rakyat pada kampanye. Selanjutnya tidak ada pejanji yang lebih jahat daripada dia yang tak ada apa-apa untuk diberi. Sesungguhnya mereka yang melontarkan banyak janji sama dengan membebaskan diri dari memberi banyak.Siapa terlalu banyak berjanji dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadapnya. Dan orang yang paling hati-hati berjanji, biasanya paling teliti dalam menepati janji.
Janji biasanya selalu berkaitan dengan kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Sesungguhnya meskipun yang melontarkan janji melakukannya di depan ribuan massa yang menghadiri kampanye, tetapi janji yang dilontarkannya berkaitan erat dengan kesejahteraan masing-masing individu. Kesejahteraan umum hanya dapat ditentukan dengan bertolak dari lesejahteraan pribadi-pribadi atau individu-individu. Kesejahteraan umum adalah kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan diri mereka sendiri. Kesejahteraan umum menyangkut kehidupan semua orang.
Bagi calon pemimpin yang telah memberikan janji untuk membangun kesejahteraan umum perlu sungguh-sungguh merefleksikan tiga unsur hakiki ini; Pertama, kesejahteraan umum mengandaikan penghormatan pribadi sebagai pribadi. Kesejahteraan umum berarti orang harus dapat melaksanakan kebebasan kodrati yang mutlak perlu sehingga ia benar-benar menjadi manusia. Kedua, kesejahteraan umum menuntut kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat. Tiap orang harus dimungkinkan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Ketiga, perdamaian yakni kemantapan dan kepastian tata tertib yang adil. Menjamin keamanan masyarakat melalui sarana yang tepat.
Janji yang ditawarkan kepada konstituen akan dinilai sekedar bualan belaka manakala yang memberikan janji saat berkuasa ternyata bertindak tidak menghormati pribadi manusia (konstituen). Penggusuran paksa tanpa solusi, penertiban pedagang kaki lima tanpa solusi dan lain-lain adalah bentuk-bentuk pengingkaran dari janji. Ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan yang makin menganga antara yang kaya dan miskin, pengangguran yang terus membengkak juga merupakan bentuk pengingkaran dari janji-janji yang pernah ditawarkan. Kerusuhan, kekacauan social atau apapun bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dialamai oleh konstituen dalam keseharian juga merupakan bentuk pengkhianatan dari penebar janji terhadap rakyat.
Jadi, janji para calon pemimpin yang dilontarkan saat kampanye, bukan sekedar pemanis bibir, tetapi bermakna bahwa di dalam janji itu ada tanggung jawab terhadap ‘bonum communio’, kesejahteraan umum. Karena itu janji yang dilontarkan kepada rakyat sesungguhnya adalah janji terhadap diri sendiri.Yang melontarkan janji berkewajiban untuk taat pada janji. Jika janji tidak ditepati maka itu merupakan hutang hormat yang harus dibayar pada waktunya. Ia sendiri akan dijungkalkan oleh mereka yang merasa janji-janji yang pernah diterimanya hanya sebagai percikan api kebohongan.
Penguasa yang tidak menepati janji-janji sama arti dengan membendung fakta-fakta dari suatu pemerintahan yang tidak beres, koruptif dan karena itu tidak terbuka. Pada hal kekuasaan yang membendung fakta-fakta dari suatu pemerintahan adalah kekuasaan yang akan menghancurkan pemerintahan tersebut. Rodney A Smolla, professor hukum Universitas Rchmond berpendapat, di dalam budaya keterbukaan yang sejati, aturan lumrah yang berlaku adalah pemerintah tidak melangsungkan urusannya di belakang pintu tertutup. Jadi jika penguasa cenderung tidak terbuka maka sesungguhnya ia sedang berkhianat pada rakyat akibat tidak mampu menepati janji-janjinya.***