Suhu politik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ngada kian memanas. Meskipun kota Bajawa senantiasa diselimuti oleh 'kobe sa' alias awan mendung dan ema-ema (bapak-bapak), pine ine (tanta mama), uge-uge (mama-mama) di pasar atau di jalan-jalan selalu membungkus tubuhnya dengan 'bole dhe' alias kain panas karena udara kota Bajawa yang dingin, tetapi suhu politik pemilukada mampu mengalahkan hawa dingin. Pemilukada yang digelar lima tahun sekali seolah-olah menjadi 'ajang' untuk perang saudara.
Perang saudara dalam Pemilukada sudah tampak mulai awal proses hingga hari pemilihan, bahkan setelah pemilihan. Dalam kancah perang saudara itu, para calon bupati dan calon wakil bupati bagaikan panglima-panglima yang 'dikelilingi' oleh para anak buah. Para anak buahnya selalu memasang mata di mana-mana untuk mengawasi gerak gerik 'panglima' lainnya. Para anak buahnya pun selalu memasang telinga untuk mendengar apa kata panglima lainnya. Lalu antara panglima dengan panglima, tanpa sadar terperangkap dalam iklim persaingan. Biasanya disertai dengan aksi-aksi saling menjatuhkan, saling menghancurkan, fitnah, pembunuhan karaker dan lain sebagainya. Para anak buah pun lalu memposisikan diri sebagai serdadu-serdadu yang harus siap sedia 'berjibakutai' untuk dan demi panglimanya.
Itulah Pemilukada, lebih-lebih di era otonomi daerah dimana undang-undang memberikan kesempatan kepada selaksa rakyat untuk memilih secara langsung Bupati dan wakil Bupati. Pemilukada benar-benar menjadi sebuah perhelatan politik yang melibatkan rakyat, mulai dari yang paling pintar sampai paling bodoh, berkedudukan tinggi sampai rendah, orang kota sampai orang desa. Sejauh pengerahan massa dalam Pemilukada menghasilkan banyak hal yang positif dan tetap menempatkan 'kemanusiaan yang adil dan beradab' atau dalam filosofi pata dela 'modhe ne'e soga woe,meku ne'e doa delu' (saling mengasihi satu sama lain) tentu sangatlah dibanggakan. Dan itu berarti proses demokratisasi di Tanah Ngadha telah berhasil.
Namun, umumnya panorama politik yang ditampilkan dalam perhelatan politik pemilihan kepala daerah di Ngada adalah panorama politik yang mengabaikan kemanusiaan yang beradab itu. Pertemanan dalam politik Pilkada antara calon bupati-wakil bupati yang satu dengan lainnya bisa dipandang sebagai sebuah mujizat sebab hal itu jarang terjadi.Biasanya yang terjadi adalah mencari kelemahan lawan untuk selanjutnya dirancang menjadi sebuah isu hangat untuk membantai lawan politik.Pemilukada bahkan dipandang tidak 'menggegerkan' kalau antara calon-calon tidak saling perang urat saraf, perang argumentasi dan cara-cara lainnya yang memperlihatkan bahwa ada konflik kepentingan.
Politik Pemilukada sejatinya memang bukan ajang pertarungan antara para calon dan kubunya masing-masing. Sebab siapapun anak bangsa ini, sejauh memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak untuk menjadi pemimpin.Tetapi pemahaman politik yang setengah matang pada akhirnya menggiring para pihak yang terlibat dalam arena politik Pemilukada untuk memandang Pemilukada sebagai sebuah pertarungan untuk merebut kursi. Pada hal, secara cerdas, Pemilukada harus dipandang sebagai arena 'kompetisi' untuk merebut peluang.
Pertarungan atau Kompetisi?
Dalam sebuah diskusi terbatas Tim Sukses Pemilukada Kota Denpasar 2010 baru-baru ini para peserta mendebatkan istilah pertarungan dan kompetisi dalam politik Pemilukada. Ada yang mengatakan pertarungan atau kompetisi dalam politik pemilukada sama saja. Tapi seorang nara sumber menjelaskannya dengan sebuah contoh.Pertarungan, kata nara sumber selalu berarti ada kontak fisik, adu kekuatan antara dua orang atau lebih, menggunakan sarana untuk mengalahkan lawannya. Kemenangan ditentukan oleh kondisi lawannya knockdown, cedera, berdarah-darah, terbunuh dan mati. Kemenangan lawan tidak ditentukan oleh kualitas intelektualnya, tetapi oleh otot-ototnya, bahkan oleh faktor kebetulan belaka.
Lain halnya dengan kompetisi.Masing-masing pihak berusaha untuk menggapai kemenangan tetapi tanpa harus beradu fisik, tak ada kontak fisik. Kemenangan ditentukan oleh kualitas dan kesiapannya, bukan semata-mata oleh ototnya. Bayangkan sebuah kompetisi badminton, para pemain tidak perlu kontak fisik, bermain dari arenanya sendiri, dibatasi oleh net. Dan kemenangan ditentukan oleh kualitas, siapa yang lebih jago, dia yang menang.
Sejatinya, Pemilukada haruslah dimengerti sebagai sebuah kompetisi. Jika demikian, maka antara calon bupati wakil bupati tak perlu saling mencederai apa lagi mencari-cari kelemahan lawan politik untuk dirancang menjadi sebuah isu dan dijadikan tema untuk kampanye.Pemilukada haruslah dijadikan ajang bagi siapa saja sebagai 'kursus politik', sebagai sarana kaderisasi politik. Karena itu 'kampanye hitam' haruslah dijauhkan. Saling fitnah haruslah tidak menjadi alat politik, sebab yang difitnah, besar atau kecil telah berbuat sesuatu untuk daerah atau ia anak tanah, saudara yang lahir dari satu rahim bernama Ngada.
Perang saudara dalam Pemilukada sudah tampak mulai awal proses hingga hari pemilihan, bahkan setelah pemilihan. Dalam kancah perang saudara itu, para calon bupati dan calon wakil bupati bagaikan panglima-panglima yang 'dikelilingi' oleh para anak buah. Para anak buahnya selalu memasang mata di mana-mana untuk mengawasi gerak gerik 'panglima' lainnya. Para anak buahnya pun selalu memasang telinga untuk mendengar apa kata panglima lainnya. Lalu antara panglima dengan panglima, tanpa sadar terperangkap dalam iklim persaingan. Biasanya disertai dengan aksi-aksi saling menjatuhkan, saling menghancurkan, fitnah, pembunuhan karaker dan lain sebagainya. Para anak buah pun lalu memposisikan diri sebagai serdadu-serdadu yang harus siap sedia 'berjibakutai' untuk dan demi panglimanya.
Itulah Pemilukada, lebih-lebih di era otonomi daerah dimana undang-undang memberikan kesempatan kepada selaksa rakyat untuk memilih secara langsung Bupati dan wakil Bupati. Pemilukada benar-benar menjadi sebuah perhelatan politik yang melibatkan rakyat, mulai dari yang paling pintar sampai paling bodoh, berkedudukan tinggi sampai rendah, orang kota sampai orang desa. Sejauh pengerahan massa dalam Pemilukada menghasilkan banyak hal yang positif dan tetap menempatkan 'kemanusiaan yang adil dan beradab' atau dalam filosofi pata dela 'modhe ne'e soga woe,meku ne'e doa delu' (saling mengasihi satu sama lain) tentu sangatlah dibanggakan. Dan itu berarti proses demokratisasi di Tanah Ngadha telah berhasil.
Namun, umumnya panorama politik yang ditampilkan dalam perhelatan politik pemilihan kepala daerah di Ngada adalah panorama politik yang mengabaikan kemanusiaan yang beradab itu. Pertemanan dalam politik Pilkada antara calon bupati-wakil bupati yang satu dengan lainnya bisa dipandang sebagai sebuah mujizat sebab hal itu jarang terjadi.Biasanya yang terjadi adalah mencari kelemahan lawan untuk selanjutnya dirancang menjadi sebuah isu hangat untuk membantai lawan politik.Pemilukada bahkan dipandang tidak 'menggegerkan' kalau antara calon-calon tidak saling perang urat saraf, perang argumentasi dan cara-cara lainnya yang memperlihatkan bahwa ada konflik kepentingan.
Politik Pemilukada sejatinya memang bukan ajang pertarungan antara para calon dan kubunya masing-masing. Sebab siapapun anak bangsa ini, sejauh memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak untuk menjadi pemimpin.Tetapi pemahaman politik yang setengah matang pada akhirnya menggiring para pihak yang terlibat dalam arena politik Pemilukada untuk memandang Pemilukada sebagai sebuah pertarungan untuk merebut kursi. Pada hal, secara cerdas, Pemilukada harus dipandang sebagai arena 'kompetisi' untuk merebut peluang.
Pertarungan atau Kompetisi?
Dalam sebuah diskusi terbatas Tim Sukses Pemilukada Kota Denpasar 2010 baru-baru ini para peserta mendebatkan istilah pertarungan dan kompetisi dalam politik Pemilukada. Ada yang mengatakan pertarungan atau kompetisi dalam politik pemilukada sama saja. Tapi seorang nara sumber menjelaskannya dengan sebuah contoh.Pertarungan, kata nara sumber selalu berarti ada kontak fisik, adu kekuatan antara dua orang atau lebih, menggunakan sarana untuk mengalahkan lawannya. Kemenangan ditentukan oleh kondisi lawannya knockdown, cedera, berdarah-darah, terbunuh dan mati. Kemenangan lawan tidak ditentukan oleh kualitas intelektualnya, tetapi oleh otot-ototnya, bahkan oleh faktor kebetulan belaka.
Lain halnya dengan kompetisi.Masing-masing pihak berusaha untuk menggapai kemenangan tetapi tanpa harus beradu fisik, tak ada kontak fisik. Kemenangan ditentukan oleh kualitas dan kesiapannya, bukan semata-mata oleh ototnya. Bayangkan sebuah kompetisi badminton, para pemain tidak perlu kontak fisik, bermain dari arenanya sendiri, dibatasi oleh net. Dan kemenangan ditentukan oleh kualitas, siapa yang lebih jago, dia yang menang.
Sejatinya, Pemilukada haruslah dimengerti sebagai sebuah kompetisi. Jika demikian, maka antara calon bupati wakil bupati tak perlu saling mencederai apa lagi mencari-cari kelemahan lawan politik untuk dirancang menjadi sebuah isu dan dijadikan tema untuk kampanye.Pemilukada haruslah dijadikan ajang bagi siapa saja sebagai 'kursus politik', sebagai sarana kaderisasi politik. Karena itu 'kampanye hitam' haruslah dijauhkan. Saling fitnah haruslah tidak menjadi alat politik, sebab yang difitnah, besar atau kecil telah berbuat sesuatu untuk daerah atau ia anak tanah, saudara yang lahir dari satu rahim bernama Ngada.
Posting Komentar
EmoticonClick to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.